Menyadari bahwa separatisme tidaklah realistis Kotabumi Pada awalnya, memang 100 persen biaya hidup mereka ditanggung oleh pemerintah. Tetapi mengingat jumlahnya makin bertambah karena seiring bertambahnya generasi para ‘pejuang’ itu, tentu secara ekonomi memberatkan keuangan negara. Untunglah, generasi baru orang Maluku dan Papua yang sekarang tinggal di Belanda, (generiasi ketiga dan keempat) sudah berubah pola pikirnya. Untuk perbandingan, generasi pertama adalah tentara KNIL yang diboyong awal tahun 1950 ke Belanda, disusul sepuluh tahun kemudian dari Papua, yaitu tentara OPM yang mencari perlindungan di negeri kincir angin itu. Seiring perkembangan jaman, kondisi hidup generasi baru Maluku saat ini sudah jauh lebih sejahtera ketimbang generasi pertama. Mereka hidup dalam alam pembauran (integrasi) dengan berbagai kultur dan multi etnis. Sistem integrasi yang digalakkan pemerintah Belanda selama beberapa dekade ini, sedikit banyak telah mengubah pola pikir mereka. Sistem ini juga ikut mengubah ideologi generasi muda tentang cita-cita RMS maupun Papua merdeka. Mereka umumnya menyadari bahwa separatisme tidaklah realistis. Tokoh pendiri OPM Nicholas Jouwe yang sudah empat puluh tahun lebih tinggal di Belanda adalah saksi dari pemahaman baru ini. Dengan pola hidup dan pola pikir baru tersebut, mereka juga menyadari bahwa tidak selamanya kondisi keuangan mereka akan terus bergantung kepada Pemerintah Belanda. Mereka harus sekolah, dan bersaing di dunia kerja untuk menggapai kesejahteraan hidup. Itulah yang terjadi. Banyak pengusaha sukses di Belanda adalah keturunan Maluku dan Papua. Banyak pemain bola terkenal yang memiliki darah Ambon, seperti mantan kapten Timnas Belanda Giovanni van Bronckhorst misalnya. Ada semacam pergeseran pemahaman, sebagai dampak dari pergeseran nilai hidup. Generasi baru Maluku dan Papua di Belanda memang bangga dengan bendera RMS (Benang Raja) dan bendera OPM (Bintang Kejora). Namun bagi mereka yang berpola pikir maju, bendera itu lebih sebagai simbol kebanggaan masa lalu belaka. Bahkan memperjuangkan RMS dan Papua merdeka bagi generasi baru disana adalah ambisi sekelompok “elite” saja. Karena, sebetulnya mereka tahu betul, masa depan mereka telah menemukan pijakan yang jelas dan pasti, yaitu di tanah Belanda. Dengan perkembangan seperti itu, ketergantungan mereka pada keuangan pemerintah Belanda, sedikit demi sedikit akan berkurang. Namun demikian, terguncangnya perekonomian Belanda saat ini, serta carut-marut situasi politik pasca kejatuhan kabinet Rutte, setidaknya bisa membuat para aktivis RMS dan OPM di Belanda guncang. Karena keran keuangan yang selama ini mengalir lancar untuk mendanai aktivitas mereka akan segera tertutup rapat. Tanpa letusan senjata, siaga-satu, dan tidak ada demonstrasi besar-besaran di Den Haag, Kabinet Balkenende II resmi jatuh, 30 Juni 2006. Kondisi terburuk itu tidak bisa dihindari setelah partai kecil anggota koalisi D66 menarik dukungan dari Kabinet PM Jan Peter Balkenende. Koalisi Balkenende II ini terdiri dari Partai Kristen Demokrat (CDA), Partai Liberal (VVD) dan D66. Sebelumnya, Kabinet Balkenende I yang terdiri dari koalisi CDA, VVD, dan LPF (partai yang didirikan tokoh populis, Pim Fortuyn) demisioner bulan Oktober 2002 akibat kisruh antara 2 menteri kabinet dari partai yang berbeda. Pemicu jatuhnya kabinet kali ini adalah akibat “blunder” yang bermula dari kebijakan Menteri Urusan Orang Asing dan Integrasi, Rita Verdonk yang menarik kembali keputusannya untuk mencabut kewarganegaraan anggota parlemen (Tweede Kamer) asal Somalia, Ayaan Hirsi Ali yang diduga memalsukan nama dan tanggal lahirnya ketika mengajukan izin tinggal di Belanda. Dalam kondisi normal di Belanda yang menggunakan sistem demokrasi parlementer, ketika kabinet jatuh, biasanya disusul dengan pemilu legislatif dalam jangka waktu 3 bulan.
7 years ago